Latest News
17 November 2016

MUI Harus Menjadi Rujukan Resmi Negara dalam Kasus Penodaan Agama

MUI berisikan Ulama dan Cendikiawan Muslim aneka disiplin ilmu dari berbagai elemen bangsa yang sangat terhormat dan bermartabat.

MUI merupakan RUJUKAN RESMI NEGARA dalam  kasus penodaan agama Islam di Indonesia sebagaimana amanat PNPS No.1 Th.1965 yang merupakan pijakan lahirnya Pasal 165a KUHP tentang Penodaan Agama.

Dan sudah banyak YURISPRUDENSI Penerapan Pasal 156a KUHP dengan rujukan Fatwa MUI, tanpa lagi melalui Keputusan Menteri Agama mau pun Menteri Dalam Negeri, seperti Kasus Ariswendo, Lia Aminuddin, Ahmad Mushoddeq, Gafatar, dsb.

Karenanya, POLRI tidak berhak menghadirkan PARA SAKSI AHLI dari mana pun yang ingin menganulir atau mengeliminir IJTIHAD JAMAA'I MUI hanya dengan PENDAPAT PRIBADI mereka.

Apalagi SIKAP KEAGAMAAN MUI lebih kuat dari Fatwa MUI, karena Fatwa MUI hanya produk satu komisi di MUI, sedang SIKAP KEAGAMAAN MUI adalah produk seluruh komisi di MUI.

Jadi, dalam Kasus Ahok tidak ada jalan bagi POLRI kecuali tetap berpegang kepada SIKAP KEAGAMAAN MUI.

(Disampaikan oleh Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam Gelar Perkara Ahok di Mabes POLRI pada hari Selasa 15 November 2016).
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: MUI Harus Menjadi Rujukan Resmi Negara dalam Kasus Penodaan Agama Rating: 5 Reviewed By: satupos news