Latest News
12 April 2017

Tim Advokasi GNPF-MUI akan Melaporkan JPU ke Kejaksaan Agung


SatuPos.Com | Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditunda. Sidang ditunda pada 20 April 2017 lantaran jaksa penuntut umum (JPU) belum siap.

Atas penundaan ini, Tim Advokasi GNPF-MUI akan mengadukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Kejaksaan Agung dengan alasan tak logis.

Menurut Tim Advokasi GNPF-MUI Nasrullah Nasution, pihaknya sudah berkirim surat ke PN Jakarta Utara berkaitan surat dari Kapolda Metro Jaya yang ingin sidang ditunda.

Dalam surat yang dikirimkan itu, ada sejumlah poin yang disampaikan, pertama surat itu dianggap bentuk intervensi pada proses peradilan.

"Kedua, penundaan persidangan ini melanggar asas peradilan yang cepat, singkat, dan murah. Ketiga, kalaupun ditunda, harusnya satu pekan," ujar Nasrullah pada wartawan di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).

Tim Advokasi GNPF-MUI menilai kasus yang menjerat Ahok itu tak ada kaitannya dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran kedua karena pencoblosan itu digelar pada 19 April 2017 mendatang.

"Kalau pun ditunda, harusnya sidang dimajukan sehari sebelumnya sebagaimana sidang sebelumnya, yang mana saat Pilgub DKI Jakarta putaran pertama sidang dimajukan sehari sebelumnya," katanya.

Maka itu, Nasrullah pun menyesalkan majelis hakim tak mengambil putusan yang bijak sehingga terkesan independensi hakim tergoyahkan di kasus Ahok.

Keempat, kasus Ahok ini seolah berkaitan dengan Pilgub DKI Jakarta.

"Persidangan itu agendanya tuntutan, bukan putusan. Jadi tak perlu khawatir pihak-pihak yang punya kepentingan. Mungkin kekhawatirannya terkait elektabilitas, karena menjelang pilkada, sehingga khawatir nanti suaranya terpengaruhi," jelasnya.

Kelima, lanjut Nasrullah, penundaan sidang Ahok itu terkesan hendak melindungi Ahok. Sama halnya dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mendagri berdalih penonaktifan Ahok sebagai Gubernur itu tak dilakukan karena belum adanya pembacaan tuntutan.

Menelaah hal tersebut maka Tim Advokasi GNPF-MUI akan berkirim surat dan mendatangi Kejaksaan Agung untuk mengadukan JPU yang meminta sidang Ahok ditunda dengan alasan tak logis. Sebab, bila hanya persoalan teknis belaka, seperti penyusunan berkas tuntutan bisa diselesaikan dengan waktu cepat.

"Kami akan berkirim surat dan mendatangi Kejaksaan Agung, mengklarifikasi statement JPU soal proses pembuatan (tuntutan). JPU tak punya konsistensi dalam menyampaikan tuntutannya," katanya.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, penundaan ini jelas meredam dan menciptakan keadaan kondusif pada masa pencoblosan pada 19 April mendatang. Karena itu, menurutnya, hal ini tidak akan mengurangi proses hukum yang berjalan.

"Kelihatannya Kejaksaan atau apa Ketuanya (Majelis Hakim) ini untuk meredam kondisi Pilkada tanggal 19 (April). Ini tidak mengurangi proses hukum (Ahok) yang berjalan," pungkas Jusuf Kalla.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: Tim Advokasi GNPF-MUI akan Melaporkan JPU ke Kejaksaan Agung Rating: 5 Reviewed By: satupos news