Latest News
16 June 2017

Santri dan Ulama NU Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah


SatuPos.Com |  Sekitar 4 ribu orang memadati halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka menyampaikan penolakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI No 23 Tahun 2017 tentang lima hari sekolah.

Ribuan orang ini terdiri dari alim ulama, pimpinan pondok pesantren (ponpes), pengurus NU, lembaga pendidikan Ma'arif NU dan persatuan guru NU Kabupaten Pasuruan, serta para santri.

"Kami minta Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan polemik Permendikbud ini. Kami minta segera dicabut karena mengancam madrasah diniyah (Madin) dan pondok pesantren. Padahal selama ini Madin dan pesantren sangat berperan membentuk aKhlak generasi muda," kata Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Pasuruan, KH Mujib Imron, dalam pernyataannya, Rabu (14/6/2017).

Pimpinan Ponpes Al-Yasini, Wonorejo, mewakili seluruh sejumlah perwakilan lembaga NU yang hadir, menyatakan beberapa sikap resmi NU Kabupaten Pasuruan dan kalangan pesantren.

Poin pertama, pendidikan agama yang menyangkut Tauhid, Fikih, dan Akhlakul Karimah/karakter harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lain," tambahnya.

Yang kedua, pendidikan agama di sekolah formal belum menunjukkan hasil yang efektif sehingga sangat diperlukan pendidikan keagamaan yang berbentuk Madin dan Pondok Pesantren atau nama lain secara mandiri (tidak menjadi satu dengan pendidikan formal) demi untuk menjaga profesionalitas dan kualitas pendidikan keagamaan itu.

"Lima hari sekolah dapat mengabaikan point nomor 1 dan nomor 2 tersebut, sehingga berpotensi akan mematikan eksistensi Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang sudah mengakar jauh sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945," tandas pria yang akrab disapa Gus Mujib ini.

Lima hari sekolah, lanjut dia, akan merampas hak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan pendidikan. Selain itu, juga tidak memberi ruang yang cukup kepada anak-anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya yang menjadi akar budaya mereka sehingga berpotensi tumbuhnya watak individual.

"Lima hari sekolah juga akan menyebabkan terlalu banyaknya waktu libur yang tidak efektif sehingga berpotensi memperparah dekadensi moral dan akhlak anak-anak seperti realitas saat ini, karena tidak semua orang tua libur pada hari yang sama dengan anak-anaknya. Di samping itu, juga akan meningkatkan high cost (biaya bertambah tinggi) yang akan membebani orang tua/wali murid," ungkapnya.

Terakhir, kata Gus Mujib, pihaknya melihat kebijakan lima hari sekolah tidak didahului dengan kajian yang matang dan komprehensif serta kami nilai jauh dari ruh tujuan Pendidikan Nasional yang sangat menekankan keimanan dan ketaqwaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Mestinya, justru pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang harus diperkuat.

Pernyataan sikap tersebut kemudian diserahkan ke Ketua DPRD, Sudiono Fauzan. Para kiai mendesak agar segera disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kami berjanji akan segera menyampaikan aspirasi para ulama dan guru madin dan pesantren. Kami akan segera mengirim surat ke Presiden dan DPR," kata Sudiono.

Usai menyampaikan aspirasinya, ribuan orang ini menggelar istighosah di pelataran gedung DPRD. Setelah istighosah rampung, mereka membubarkan diri dengan tertib.

Sumber : Detik


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: Santri dan Ulama NU Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah Rating: 5 Reviewed By: satupos news