Amnesti Sebut Menko Polsek Luhut Gugat Warga

by -0 views
1632311252 statik.tempo .co - SatuPos.com


SatuPos.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai secara politik tidak etis seorang pejabat negara menggugat warga negaranya sendiri. Demikian disampaikan Usman menanggapi laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Secara politik, tidak etis pejabat negara menggugat warganya, apalagi mengadili warganya sendiri,” kata Usman dalam konferensi pers daring, Rabu, 22 September 2021.

Usman mengatakan laporan ini menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah untuk menanggapi kritik dengan ancaman pidana. Menurutnya, kecenderungan ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat lainnya bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi.

Adapun secara hukum, Usman mengatakan penggunaan hukum pidana untuk kasus dugaan pencemaran nama baik telah ditinggalkan di berbagai negara. Dia mengatakan hukum di negara lain menggunakan pendekatan yang lebih sipil.

Dalam hukum perdata, jelasnya, yang diatur adalah hubungan hukum Satupos warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dengan demikian, hanya sesama warga negara yang dapat menjadi penggugat dan tergugat.

“Seorang pejabat tidak boleh menjawab warga. Jika itu tetap dilakukan maka tindakan ini sama dengan tindakan yang melecehkan warga secara hukum,” kata Usman.

Luhut mengabarkan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diduga terlibat dalam proyek rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut mengadu ke Polda Metro Jaya usai mengirim panggilan.

Loading...

Usman mengatakan Luhut seharusnya cukup mengoreksi jika ada data yang dianggap tidak akurat dari pernyataan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Dia menilai Luhut juga bisa membeberkan data Kemenkomarves terkait perusahaan yang berinvestasi di Blok Wabu.

BACA JUGA :  NCT 127 berbagi cerita di balik layar pembuatan album "Sticker" : Berita K-Pop

“Dari situ kita bisa melihat siapa saja yang terlibat, apakah ada konflik kepentingan atau konflik kepentingan Satupos pejabat negara dengan kapasitasnya sebagai pengusaha,” kata Usman.

Usman melanjutkan, dengan kekuasaan yang dimilikinya, seorang menteri koordinator tidak boleh mengancam akan mengkriminalisasi aktivis. Menurutnya, tindakan tersebut justru memperburuk citra pemerintah dan mengurangi partisipasi warga.

Usman juga mendesak polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan Luhut terhadap Haris dan Fatia. Amnesti Internasional Indonesia meminta polisi independen untuk melindungi kepentingan negara di atas kepentingan pemerintah, dan melindungi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Baca juga: Luhut Melaporkan Aktivis KontraS ke Polisi, YLBHI: Ciri Negara Otoritarian

PUTRI BUDIARTI UTAMI | YUSUF MANURUNG





Terimakasih sudah membaca artikel Amnesti Sebut Menko Polsek Luhut Gugat Warga

dari SatuPos.com

Nilai Kualitas Konten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *