Daftar Kebijakan Rencana Jokowi, Kereta Cepat-Amnesti Pajak

by -1 views
progres pengerjaan proyek kereta cepat 169 - SatuPos.com



progres pengerjaan proyek kereta cepat 169 - SatuPos.com

Jakarta, CNN Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat telah mengubah berbagai program kerja strategis untuk periode pertama selama periode kepemimpinan kedua.

Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mendadak disetujui mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Padahal, pada 2015 lalu, Jokowi berjanji proyek tersebut tidak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.

Jokowi mengingkari janji tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 107/2015 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2021.

Beberapa perubahan tertuang dalam kebijakan, pertama Proyek mobil cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya tidak menggunakan anggaran negara, kini mendapat suntikan dana negara. Suntikan APBN akan mengalir dalam bentuk penyertaan modal nasional (PMN) kepada pimpinan konsorsium.

Kedua, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua panitia pengembangan proyek.

Pengembangan proyek kereta cepat terus menjadi sorotan, bukan saja karena ditentang banyak pihak tetapi juga karena pembangunannya yang tidak mulus, juga terjadi pembengkakan biaya (kelebihan biayan) proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya memperkirakan cost overrun mencapai US$1,4 miliar-US$1,9 miliar.

Sebelumnya, struktur pendanaan proyek senilai US$6,07 miliar atau sekitar Rp. 86,67 triliun (kurs Rp 14.280 per dolar AS), kini proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$ 8 miliar atau setara Rp.

Loading...

Konsekuensi kelebihan biaya Menurut dia, pemerintah harus menanggung biaya tambahan sebesar Rp 4,1 triliun. Biaya ini di luar pembiayaan awal sebesar Rp. 4,3 triliun yang belum disetorkan oleh pemerintah sebagai pemegang saham.

BACA JUGA :  Aktris "Squid Game" Jung Ho Yeon Pernah Menangis Karena Merasa Aktingnya "Tidak Cukup Bagus" : Berita K-Pop

Untuk membiayai kelebihan biaya Dalam hal ini, KAI mengusulkan agar dibiayai melalui Penanaman Modal Negara (PMN) 2022.

“Dengan besarnya proyek ini dan semua proyek kereta api di seluruh dunia, pinjaman dari bantuan pemerintah tidak bisa dihindari karena ukurannya sangat besar,” katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/9) lalu.

Lihat perubahan kebijakan Jokowi lainnya di halaman berikutnya.


Jilid Amnesti Pajak II

BACA HALAMAN BERIKUTNYA





Terimakasih sudah membaca artikel Daftar Kebijakan Rencana Jokowi, Kereta Cepat-Amnesti Pajak

dari SatuPos.com

Nilai Kualitas Konten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *