Kominfo Akui Tidak Bisa Kontrol Buzzer di Media Sosial Karena Bukan Wewenangnya

by -1 views
1633084566409 untitled design 2021 10 01t173554170 - SatuPos.com


Kominfo Akui Tidak Dapat Menertibkan Buzzer Politik di Media Sosial

Ilustrasi buzzer politik oleh Far

Sekarang kita tahu mengapa bel atau bel di media sosial sangat sulit dikendalikan. Partai yang kita harapkan bisa menertibkan itu ternyata terhalang birokrasi dan menolak melakukan sesuatu yang dirasa bukan kewajibannya.

Ya, kita berbicara tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Hal ini disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dalam webinar “Fenomena Buzzer dan Akun Bot di Tengah Proses Demokratisasi Indonesia” yang digelar Institut Muhammadiyah Kebijaksanaan dan Kebijakan Publik (LKHP), Kamis (30/9).

“Yang diatur dalam Perpres yang menjadi amanat Kementerian Komunikasi dan Informatika itu isinya, bukan orangnya [yang mengunggah]. Jika itu terkait dengan orangnya [buzzer]Jadi itu urusan penegak hukum. Yang penting bagi Kominfo adalah kontennya. Jadi, siapa pun yang mengunggah konten negatif, konten itu yang kami tindak,” kata Usman di Jakarta kanal YouTube LHKP PP Muhammadiyah.

Ada 15 jenis konten negatif diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Usman mengatakan ada dua cara paling populer untuk menindak konten negatif. Pertama, melalui kontra-narasi. Kedua, segera hapus konten dari platform. Penuntutan didasarkan pada tiga hal: analisis oleh kecerdasan buatan yang disebut AIS, pemantauan di media sosial oleh tim Kominfo, dan laporan masyarakat.

“Sepanjang 2018-2020, ada dua juta konten negatif yang kami miliki menjatuhkan. Sebagian besar terkait dengan pornografi sebanyak 1.080.000 konten. Kemarin misalnya kasus Muhammad Kece, kita menjatuhkan 20 konten berasal dari YouTube. Kemudian polisi yang mengusutnya, menangkapnya, bukan Kominfo,” tambah Usman. “Jika bel itu menyebarkan konten non-negatif, tentu saja kami tidak bisa mendapatkan kontennya menjatuhkan.”

BACA JUGA :  Ancaman ISIS Muncul, Warga Afghanistan Diminta Hindari Bandara Kabul

Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Drone Emprit Ismail Fahmi membeberkan data yang telah dikumpulkan pihaknya terkait drone. Bel Di berbagai negara, menurut Ismail, terbukti sering digunakan oleh pemerintah, militer, partai politik, dan sekarang industri. Tugasnya adalah satu-satunya: memanipulasi opini publik di internet untuk keuntungan klien.

“Di Indonesia status tim itu sementara, tidak ada tim yang pasti. Sekarang dia mendukung kandidat A, besok dia mendukung kandidat B. Tidak masalah, dari mana uangnya? Lalu, ada tim yang dikoordinasikan, selama pemilihan presiden kemarin, kami melihat banyak tim kecil, koordinasinya terdesentralisasi,” tambah Ismail.

Loading...

Ismail menyebut upaya disinformasi melalui bel dan bot terindustrialisasi dan semakin profesional, “Mereka [buzzer] bekerja dalam persembunyian. Sembunyikan nama, sembunyikan di balik pola. Saran saya, kami melakukan banyak penelitian tentang pasukan siber dan memaparkan hasilnya. Sasaran [untuk] edukasi publik [bahwa] inilah yang terjadi,” kata Ismail.

Pemerintah Indonesia sendiri tidak lepas dari tudingan penggunaan bel untuk membentuk dan menentang pendapat. Salah satu contoh yang mengganggu adalah munculnya Perintah Kapolri untuk melakukan kontra-narasi selama demonstrasi penolakan semua tentang hukum UU Cipta Kerja berlangsung di berbagai daerah, Oktober 2020.

“Ini tentang melakukan dunia maya patroli di media sosial dan manajemen media ini, bertujuan untuk mencegah berita kebohongan,” mengatakan Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono. Kebijakan kontra-narasi ini mengakibatkan tagar seperti #OmnibusLawBerkah, #OmnibusTanpaHoax, dan #RakyatNeedUUCiptaKerja mendominasi daftar. sedang tren Twitternya saat itu.

Tudingan ini tentu saja dibantah oleh pemerintah.

“Tidak pernah [gunakan buzzer], bel kerja mandiri, inisiatif sendiri, baik pribadi maupun kelompok, untuk membenarkan kebijakan pemerintah, tetapi pemerintah tidak pernah meminta itu,” kata Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada Tagar, September tahun lalu. “Kalau ada pihak yang menyerang, bertahan, itu sesuatu yang wajar.”

BACA JUGA :  Inilah Rincian Kasus Pengadilan Terakhir dan Penjara Seungri : Berita K-Pop

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman juga sependapat bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan bel di media sosial untuk menyerang para pengkritiknya. “Pemerintah tidak punya bel. Media sosial saya juga 24 jam diserang bel, pakai fitur blokir saja ya,” kata Fadjroel Rachman kepada IDN Times, Februari lalu.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap sulit menerima tudingan yang dibantah pemerintah. bel. “Pemerintah selalu mengatakan [buzzer] itu bukan dari mereka. Namun jika kita lihat sulit, sulit untuk memungkiri bahwa tidak ada hubungan, apakah itu hubungan Satupos pihak yang mendukung Pak Jpkowi saat mencalonkan diri atau dari pihak lain,” kata Ketua YLBHI Asfinawati seperti dikutip Satupos. . Kedua.



Terimakasih sudah membaca artikel Kominfo Akui Tidak Bisa Kontrol Buzzer di Media Sosial Karena Bukan Wewenangnya

dari SatuPos.com

Nilai Kualitas Konten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *