Menko Luhut Tuntut Dua Aktivis Gunakan UU ITE Karena Disebut Pemilik Tambang di Papua

by -3 views
1632308585036 gettyimages 1231531353 - SatuPos.com


Menkomarves Luhut Pandjaitan Gugat Aktivis Haris Azhar dan Fatia KontraS Soal Isu Pertambangan Papua

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat jumpa pers di Jakarta, 5 Maret 2021. Foto oleh Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images

Direktur Yayasan Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti secara resmi dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan ke Polda Metro Jaya, hari ini (22/9) . Laporan ini dibuat setelah dua panggilan Luhut kepada Haris dan Fatia diabaikan. Dasar permasalahannya, Luhut menilai percakapan kedua aktivis tersebut saluran YouTube Haris berisi fitnah terhadapnya.

Sedikit kilas balik, di videonya Haris dan Fatia berbicara tentang keterlibatan PT Tobacom Del Mandiri, anak perusahaan Toba Sejahtera Group (TBG), dalam bisnis penambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Nama Luhut terseret dalam perbincangan karena ia merupakan pemegang saham TBG.

Percakapan itu rupanya membuat Luhut tersinggung. Ia dua kali mengirimkan somasi untuk meminta Haris-Fatia meminta maaf dan menghapus konten, jika tidak ingin dihukum.

“Ya, karena sudah dua kali [somasi] dia tidak mau. Saya harus membela nama baik saya, anak dan cucu saya. Jadi, saya kira itu keterlaluan karena dua kali saya bertanya, [mereka] tidak ingin meminta maaf. Sekarang, mari kita ambil jalur hukum. Jadi saya kriminalisasi dan pembudayaan,” kata Luhut, dikutip Satupos CNN Indonesia.

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan pihaknya telah menyertakan bukti video dalam laporan tersebut dan siap menjerat Haris-Fathia dengan sedikitnya tiga pasal pidana, salah satunya menggunakan UU ITE, peraturan yang selama ini dikenal rutin. digunakan untuk membungkam kritik.

BACA JUGA :  Hanya Orang Gila yang Ingin Kementerian BUMN Dibubarkan

Bersamaan dengan masuknya laporan tersebut, akun Instagram Luhut mengunggah penjelasan mengapa ia mengambil langkah hukum. Di dalam Pos Dalam kasus ini, dia menyebut keputusannya untuk melapor ke polisi “Saya telah memikirkannya secara mendalam” dan menyebut percakapan Haris-Fatia sebagai “tuduhan tidak berdasar”.

Loading...

Luhut menolak membuktikan dirinya tidak terlibat dalam bisnis pertambangan di Papua. Dia menganggap Haris dan Fatia yang harus membuktikan tuduhan mereka, sebagai pihak yang mengungkapnya. Sementara itu, Haris Azhar mengatakan apa yang dibicarakannya dengan Fatia mengacu pada penelitian sejumlah LSM. “Laporan [tentang keterlibatan perusahaan Luhut di tambang emas Papua] sudah diterbitkan di situs web Jatam, KontraS, Walhi, dan lain-lain. Laporan mereka [KontraS] ada sumber datanya,” kata Haris Cuaca.

Menanggapi tindakan pejabat publik yang menentang penggunaan UU ITE, KontraS langsung menggelar konferensi pers di saluran YouTube. Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan pejabat publik seperti Luhut terikat dengan etika pejabat publik sehingga kebijakannya harus bisa dikritisi. “Jika LBP mengatakan [mereka] adalah individu yang memiliki hak [membawa kasus ke hukum], ya dia punya hak. Namun yang dikritisi Fatia bukanlah LBP sebagai individu, melainkan sebagai pejabat publik,” kata Asfinawati dalam konferensi pers.

“Fatia jelas bertindak sebagai ketua KontraS, dia mewakili organisasi. Oleh karena itu ia tidak dapat diindividualisasikan. Jika kita menggunakan UU ITE yang mengacu pada KUHP bukan? [berlaku untuk] setiap orang. Ini bukan orang, Fatia tidak bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi sebagai amanah dari organisasi,” tambah Asfinawati.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan bahwa di berbagai negara, penggunaan hukum pidana dalam kasus dugaan pencemaran nama baik telah ditinggalkan.

BACA JUGA :  Dokter Sarankan Prinsip Minimal Merawat Kulit Bayi

“Mereka lebih banyak menggunakan hukum perdata. Dalam hukum perdata, yang diatur adalah hubungan hukum Satupos satu warga negara dengan warga negara lainnya. Dalam hukum seperti itu, sesama warga negaralah yang dapat menggugat dan digugat. Dengan kata lain, pejabat tidak dapat menggugat. warga negara, jika dilakukan sama saja dengan perbuatan yang secara hukum melecehkan warga negara atau pelecehan yudisial, kata Usman.

Usman juga menyoroti kecenderungan pejabat publik untuk mengkriminalisasi warga sipil yang melakukan kritik. “Ini bertentangan dengan pernyataan Presiden yang sering diulang-ulang bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi,” tambah Usman.



Terimakasih sudah membaca artikel Menko Luhut Tuntut Dua Aktivis Gunakan UU ITE Karena Disebut Pemilik Tambang di Papua

dari SatuPos.com

Nilai Kualitas Konten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *