Pemerintah Gelar Karpet Merah untuk Investasi, Hukum Masih Berantakan

by -6 views
72419 91713 Ichsanuddin Noorsy - SatuPos.com


SatuPos.comIndonesia dikenal sebagai surga investasi di kawasan Asia, karena dukungan regulasinya. Sayangnya, istilah surga investasi justru kacau balau karena lemahnya penegakan hukum dan disparitas.

Indonesia adalah surganya investasi di kawasan Asia, menurut undang-undang. Tapi kalau soal penegakan hukum, surga terancam runtuh, terancam disintegrasi karena penegakan hukum yang buruk,” kata Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy, Minggu (25/7).

Kondisi ini juga dikemukakan oleh dua lembaga, yaitu Bank Dunia yang menyebut masalah kepastian hukum yang disebut dengan istilah less of Certainty dan Moody’s Poor. Contoh lemahnya penegakan hukum adalah kasus Jiwasraya-Asabri.

Akibatnya, investor meninggalkan pasar modal Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan tindakan Kejaksaan Agung yang gegabah menyita dan melelang aset-aset yang tidak terkait dengan kasus tersebut.

“Dalam memperbaiki iklim investasi bukan hanya soal regulasi, bukan hanya masalah birokrasi, tapi ada tiga masalah di sana, masalah keadilan dan itu bisa terkait dengan ketimpangan yang muncul di balik investasi, lalu masalah hisab. posisinya, dan masalah gangguannya,” katanya. .

Ia juga mengkritik rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan ‘karpet merah’ kepada investor, namun tidak memberikan aura positif bagi penegakan hukum.

“Nah, karena tidak positif dalam penegakan hukum, sejumlah surat berharga asing kabur. Meski Indonesia mau dijajah, mau diintervensi, dan mau dimasuki kekuatan modal asing, kan, tapi karena penegakan hukumnya buruk, mereka tidak mau. Jadi kita berada dalam posisi yang harus dihindari dalam berinvestasi,” jelasnya.

Loading...

Hal senada juga diungkapkan, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, masalah kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting bersama beberapa pertimbangan ekonomi lainnya seperti kemudahan berinvestasi, atau akses pembiayaan perbankan.

BACA JUGA :  Utusan ASEAN berbicara dengan junta Myanmar tentang kunjungan Suu Kyi

Baca Juga: BEM Unnes Sebut Bu ‘Ratu Hantu’, Ini Kata Demokrat

Baca juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

“Meski beberapa regulasi menjamin aspek penegakan hukum bagi investor, namun yang perlu mendapat perhatian adalah isu penurunan peringkat indeks korupsi Indonesia. Tentu ini semacam lampu kuning, karena jika pemberantasan korupsi dianggap lemah, maka ini bisa mengindikasikan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Saya kira ini bisa menjadi persepsi negatif bagi investor,” kata Yusuf.

Ia mengatakan, dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah satu ukuran penilaian kemunduran demokrasi yang berkontribusi pada ragam demokrasi, yaitu menggambarkan korupsi politik yang masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

“Sekali lagi, ini bisa menjadi preseden buruk bagi investor nantinya,” katanya.





Terimakasih sudah membaca artikel Pemerintah Gelar Karpet Merah untuk Investasi, Hukum Masih Berantakan

dari SatuPos.com

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *