Wanita Dipukuli Satpol PP Gowa Dilaporkan Kembali Karena Pura-pura Hamil

by -0 views
1627036665247 untitled design 2021 07 23t173645829 - SatuPos.com



1627036645228 0001q380b - SatuPos.com

Korban penganiayaan oleh Satpol PP saat razia PPKM Darurat di Gowa, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2021, kini dibayangi kriminalisasi. Nur Halim dan Amriana, sepasang suami istri yang dipukuli Sekretaris Satpol PP Gowa Marhani Hamdan, kini dilaporkan ormas dengan tuduhan membuat pengakuan palsu. Pasalnya, korban mengaku hamil saat dipukul. Belakangan klaim tersebut dikoreksi oleh suami korban yang mengatakan istrinya tidak hamil.

Fakta ini membuat keduanya kini harus menjalani proses hukum karena adanya laporan pihak ketiga. Wartawan tersebut adalah seorang warga bernama Muhammad Zulkifli. Ia datang ke Polres Gowa pada Kamis (22/7), mengaku mengatasnamakan organisasi bernama Brigade Muslim Indonesia. Di sana, Zulkifli melaporkan Nur Halim dan Amriana karena diduga menyebarkan berita bohong terkait kehamilan.

“Dua orang itu kami laporkan ke Mapolres Gowa. Salah satu barang bukti yang kami bawa adalah rekaman video live Facebook Ivan. [Nur Halim] yang menyatakan istrinya tidak hamil,” kata Zulkifli kepada CNN Indonesia. Dia mengaku tidak mewakili siapa pun. “Saya tidak tahu Pak Satpol PP. Saya juga tidak tahu pemilik warnet. Ini murni untuk keadilan hukum.”

Video penganiayaan itu tersebar luas di media sosial dan menjadi konsumsi nasional, antara lain karena Amriana mengaku sedang hamil sembilan bulan saat dipukuli. Belakangan, Nur Halim mengaku istrinya tidak hamil. Ia menjelaskan, gugatan kehamilan tersebut dilakukan secara spontan untuk melindungi istrinya dari kekerasan fisik dari petugas Satpol PP.

Awal mula kasus pencabulan dan pengakuan kehamilan terjadi saat Satpol PP Gowa menertibkan sejumlah warung kopi setempat setelah pukul delapan malam. Kafe milik Nur Halim dan Amriana menjadi salah satu sasaran karena petugas merasa masih mendengarkan musik setelah jam buka. Dari situ, terjadi adu mulut dan diakhiri dengan adegan Mardani menampar Nur Halim dan Amriana.

BACA JUGA :  BPS Ungkap Faktor Pendorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 7,07 Persen Sesuai Target Jokowi

Nur Halim mengeklaim, saat Satpol PP masuk, warnetnya tutup. Namun, mereka memainkan musik untuk kebutuhan hidup dari Facebook.

Laporan Zulkifli sendiri telah dikonfirmasi oleh Kabag Humas Polres Gowa Mangatas Tambunan. “Keluhan tentang berita palsu. Jadi kita baru terima laporannya, kita lihat saja tindak lanjutnya seperti apa sistem peradilan pidananya,” kata Mangatas kepada Kedua. “Memang benar seseorang dari Brigade Muslim Indonesia mengeluh tentang postingan pemilik kafe tentang kehamilan.”

Pelaku kekerasan, Mardani Hamdan, juga saat ini sedang menjalani proses hukum. Tak hanya dipecat dari Satpol PP, kini Mardani menjadi tersangka kasus pencabulan dengan ancaman dua tahun penjara sesuai Pasal 351 KUHP.

Pertanyaannya, apakah memberikan informasi palsu untuk membela diri masih salah di mata hukum? Menurut penjelasan Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu kepada VICE, aparat penegak hukum perlu melihat dulu permasalahannya. Pertama, untuk kasus penganiayaan. Ketika korban menyatakan hamil, harus dilihat apakah dalam koridor pembelaan diri.

Loading...

“Kalau saya pukul kamu, lalu kamu bilang kamu sakit dengan tujuan menyampaikan kondisi agar saya tidak terus memukul, itu mungkin. Dalam hukum pidana bisa, hukumannya dicabut karena itu bagian dari pembelaan diri,” kata Erasmus kepada VICE.

Ia juga menegaskan, penegak hukum harus melihat apakah pengakuan kehamilan itu bisa menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. “Misalnya, dia [korban] ngaku hamil dan keguguran, bisa ganti pasal, bisa dapat [KUHP] Pasal 352 atau 351 ayat 2 karena penganiayaan berat. Dalam hal ini, tidak [konsekuensi hukum dari pengakuan hamil]. Apakah dia hamil atau tidak, itu tidak mengubah artikel.”

Kedua, menanggapi pemberitaan berita bohong dari ormas, Erasmus mengaku terkejut karena tidak menemukan pasal dalam UU ITE yang bisa menjerat pengakuan hamil.

BACA JUGA :  KPK Akui Mendagri Tito Sudah Serahkan LHKPN, Tapi Belum Selesai

“Misalnya, dia mendapat [tuduhan] Berita bohong dalam Pasal 14, apakah termasuk syarat berita bohong? Bukan saya. Dia tidak menyiarkan karena konteksnya mengandung pembelaan. Kemudian, berita palsu tersebut berpengaruh sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini bukan kerusuhan karena pelaku memang melanggar hukum. Satpol PP yang memukuli ibu ini,” tambah Erasmus.

Koordinator Penanganan Kasus Komunitas LBH, Joshua Octavian, juga memberikan komentar serupa. “Yang saya soroti adalah bahwa pelapor tidak terkait dengan kerugian yang diderita” [kedua belah pihak]. Memang, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk melaporkan dugaan tindak pidana ke polisi. Tapi pertanyaannya, apakah pelapor juga punya bukti kuat terkait dugaan kebohongan itu?” Joshua memberi tahu VICE.

“Barang bukti yang digunakan adalah rekaman video yang menceritakan: ‘Mengapa saya mengatakan istri saya hamil, karena saya tidak ingin istri saya disakiti oleh Satpol. Saya ingin melindungi istri saya. Aku takut dia akan memukuli istriku. Jadi saya spontan bilang hamil,’ jelas ini tidak ada hubungannya dengan istilah hoax,” tambah Joshua.

Sebagai penutup, Erasmus memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memiliki pandangan yang jelas tentang kasus ini. Ia berharap kasus pelecehan diperlakukan sebagai kasus pelecehan sehingga pengakuan kehamilan tidak perlu dipertimbangkan. Sementara untuk pemberitaan berita bohong dari ormas, Erasmus menilai penegakan hukum tidak perlu dilanjutkan. “Jangan khawatir, itu tidak masalah.”

Kasus pemukulan terhadap pengusaha warnet di Gowa ini merupakan contoh kesekian dari pelaksanaan penertiban PPKM Darurat yang diwarnai dengan tindakan temperamental petugas. VICE telah merangkum kisah beberapa korban dan saksi atas kejadian tersebut dalam laporan ini.



Terimakasih sudah membaca artikel Wanita Dipukuli Satpol PP Gowa Dilaporkan Kembali Karena Pura-pura Hamil

dari SatuPos.com

0 Reviews

Write a Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *