Emisi PPnBM tepat untuk mendorong era mobilitas bersih

by -0 views
Aturan Ekspor Impor 180319 aaa 1 - SatuPos.com



Aturan Ekspor Impor 180319 aaa 1 - SatuPos.com

Jakarta (Satupos) – Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru berdasarkan emisi yang dihasilkan, rencananya akan diterapkan mulai 16 Oktober, dengan pro dan kontra mulai bermunculan seiring pasar otomotif yang membengkak akibat dampak COVID. -19 pandemi.

Pasar mobil baru dalam negeri yang sedikit menggeliat berkat insentif diskon PPnBM dari pemerintah dikhawatirkan akan kembali lesu saat PPnBM emisi diterapkan karena melemahnya minat beli.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), misalnya, menilai skema itu bisa mengejutkan konsumen dengan kenaikan harga yang berlebihan. Asosiasi juga merekomendasikan agar PPnBM emisi dilaksanakan secara bertahap.

Apalagi jika ketentuan nanti membuat 29 model mobil baru yang sudah mendapat relaksasi PPnBM, harganya akan naik di awal 2022 akibat emisi PPnBM.

Beberapa produsen menanggapi rencana penerapan emisi PPnBM dengan mudah, memilih untuk mempelajari terlebih dahulu dan menguji ulang emisi sejumlah model kendaraan untuk mengetahui apakah mungkin untuk mendapatkan insentif atau tidak.

PPnBM berdasarkan emisi gas buang kendaraan bukanlah ketentuan yang mendadak. Ketentuan ini telah disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, yang diundangkan pada 16 Oktober 2019, dan diputuskan berlaku untuk dua tahun ke depan, yaitu 16 Oktober 2021.

Menurut ketentuan ini, PPnBM ditetapkan berdasarkan beberapa kategori jenis kendaraan dan emisi gas buang yang dihasilkan. Untuk kendaraan dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 15,5 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 gram per kilometer, misalnya, dikenakan pajak 15 persen.

Begitu juga dengan kendaraan bermesin diesel dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 17,5 kilometer per liter dan emisi CO2 150 gram per kilometer.

Sedangkan PPnBM 20 persen dikenakan pada kendaraan dengan konsumsi bahan bakar 11,5-15,5 kilometer per liter, dengan kadar emisi CO2 150-200 gram per kilometer.

BACA JUGA :  VW, Tesla dorong India keringkan pajak impor mobil listrik

Untuk kendaraan dengan tingkat emisi CO2 lebih dari 200-250 gram per kilometer dikenakan biaya 25 persen, dan 40 persen untuk kendaraan dengan emisi CO2 di atas 250 gram per kilometer.

Mobilitas bersih

Mobilitas bersih telah menjadi tren di berbagai belahan dunia saat ini, dan perlu segera diadopsi oleh Indonesia mulai sekarang, demi pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan iklim dan pemanasan global.

Regulasi PPnBM tentang emisi tersebut tentunya sejalan dengan keinginan Indonesia untuk berperan dalam pengurangan CO2 dunia, serta Grand Energy Design yang telah disusun oleh Kementerian ESDM.

Berdasarkan skenario awal grand design energi yang dipesan Indonesia, pada 2030 diproyeksikan akan terjadi penghematan devisa akibat pengurangan impor BBM setara 77 ribu barel minyak per hari (bopd) yang dapat menghemat devisa negara. sekitar 1,8 miliar dolar dan mengurangi CO2 sebesar 11,1 juta ton CO2-e.

Loading...

Tidak hanya di Indonesia, pajak kendaraan berdasarkan emisi gas buang telah diterapkan di banyak negara sejak lama. Perpajakan mobil penumpang berbasis CO2 sudah mapan di seluruh Uni Eropa. Sebanyak 24 negara anggota UE saat ini memungut pajak mobil sebagian atau seluruhnya berdasarkan emisi CO2 dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan.

Semua ini bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 yang dapat merusak lingkungan, serta mendorong terciptanya mobilitas bersih. Emisi PPnBM dapat menjadi jembatan sebelum menuju era mobil listrik yang akhir-akhir ini semakin berkembang di berbagai belahan dunia.

Pengurangan emisi CO2 tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung dengan pengembangan mobil listrik dan kendaraan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, termasuk kendaraan hidrogen (fuel cell). Perkembangan mobil listrik memberikan dampak yang sangat besar karena alat transportasi tidak lepas dari mobilitas manusia.

BACA JUGA :  Genesis hanya akan meluncurkan model listrik mulai tahun 2025

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam Grand Design Energy Strategy, pemerintah Indonesia menargetkan pada 2030 akan beroperasi 2 juta mobil listrik dan 13 sepeda motor listrik.

Pelaku usaha juga telah menyampaikan komitmennya terkait penyediaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebanyak 19.000 unit kendaraan roda empat pada tahun 2025 dan 750 ribu unit kendaraan roda dua. Dan, berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 283.000 ton CO2-e.

Beberapa produsen otomotif dan aki juga telah menginvestasikan dana untuk membangun pabrik aki mobil di Indonesia senilai puluhan triliun rupiah. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar cukup menarik bagi investor dalam pengembangan baterai mobil listrik.

Nikel yang selama ini banyak diekspor dalam bentuk bahan baku, jika diolah menjadi sel baterai, nilai ekonomisnya bisa berlipat dan ini menjadi nilai tambah.

Dalam mendorong perkembangan mobil listrik di tanah air, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021 yang berlaku mulai 16 Oktober 2021. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memberikan insentif PPnBM gratis bagi mobil listrik BEV (kendaraan listrik baterai).

Maka, penerapan emisi PPnBM sangat tepat bagi Indonesia sebagai “pemanasan” menuju era mobilitas bersih yang ditandai dengan pergeseran penggunaan mobil berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik berbasis baterai yang menghasilkan nol emisi gas buang.

Baca juga: Pengamat: Pengenaan cukai lebih tepat daripada pelonggaran PPnBM

Baca juga: Sambut Insentif PPnBM, PLN Beri Diskon Tarif Pengisian Mobil Listrik

Baca juga: Pemerintah berikan PPnBM 100 persen untuk pemulihan ekonomi

Wartawan: S026
Redaktur: Alviansyah Pasaribu
Hak Cipta © Satupos 2021



Terimakasih sudah membaca artikel Emisi PPnBM tepat untuk mendorong era mobilitas bersih

dari SatuPos.com

Nilai Kualitas Konten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *