Gobel minta OJK lakukan moratorium pinjaman

by -1 views
Bali - SatuPos.com


Gobel minta OJK lakukan moratorium pinjaman
Gobel minta OJK lakukan moratorium pinjaman


Jakarta, Itech – Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel meminta pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan moratorium aktivitas perkreditan on line (pinjol), seiring dengan semakin banyaknya praktek illegal yang sangat merugikan masyarakat.

“Setiap hari kita disuguhi berita duka dari orang-orang yang tertimpa musibah akibat praktik tidak sehat pengelola pinjaman online. Bahkan ada yang bunuh diri karena tidak mampu membayar cicilan utang yang membengkak luar biasa. Pinjam satu dua juta, tapi cicilannya bisa membengkak hingga puluhan juta, ini tidak masuk akal. Untuk melindungi masyarakat, saya meminta OJK untuk menerapkan moratorium. Hentikan,” katanya.

Gobel mengakui bahwa ide awal lahirnya pinjaman ini adalah untuk meningkatkan inklusivitas sektor keuangan, namun dalam praktiknya tampaknya ada ketidaksiapan dari berbagai instansi terkait. Hal inilah yang kemudian membuat munculnya praktik-praktik tidak sehat, bahkan menjamurnya pengelola pinjaman ilegal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti diberitakan di berbagai media dan beredar di media sosial, banyak orang kecil yang terjebak dalam jebakan. Mereka terpikat dengan kemudahan meminjam tetapi kemudian tidak mampu membayar karena bunganya berlipat ganda. Padahal, mereka umumnya adalah orang-orang kecil yang berada dalam kesulitan, seperti kemiskinan atau kehilangan pekerjaan.

“Kalau praktik pinjam-meminjam seperti ini, mereka jadi seperti rentenir,” kata Gobel.

Otoritas keuangan, menurut Gobel, perlu melakukan evaluasi serius terhadap keberadaan pinjaman ini. Mereka perlu membuat pemetaan dari berbagai permasalahan yang muncul selama ini dan cara mengatasinya. Termasuk bagaimana menghadapi perusahaan pinjaman yang beroperasi dari luar negeri. Hal ini harus segera dilakukan agar keadaan tidak semakin parah.

Menurut data Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penegakan hukum dalam penanganan kredit masih menghadapi banyak masalah, terutama yang ilegal. Mereka sulit ditangani karena hanya 22% dari peminjam ilegal ini yang memiliki server di Indonesia. Sedangkan 44% lainnya tidak terdeteksi dan sisanya berada di luar negeri.

Loading...

Perwakilan rakyat dari Partai Nasdem menilai menjamurnya pinjaman juga harus menjadi indikator bagi otoritas keuangan untuk perlu introspeksi terhadap lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan PNM.

“Meningkatnya pinjaman tidak lepas dari ketidakmampuan bank, koperasi dan PNM menjangkau masyarakat yang kesulitan,” ujarnya.

Karena itu, Gobel berpendapat, pemerintah dan otoritas keuangan harus segera memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan PNM. “Berikan prosedur yang lebih mudah,” katanya. Selain itu, kata dia, juga memperkuat jaringannya sehingga bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air.

Menurut survei Bank Indonesia (BI), pelaku usaha kecil yang mendapat aliran kredit dari perbankan sebenarnya baru mencapai 30,5% dari total UMKM di tanah air. Sedangkan sisanya 69,5% belum memiliki akses kredit dari perbankan dan dari jumlah tersebut, sekitar 43% dianggap sangat membutuhkan kredit dengan potensi mencapai Rp 1.600 triliun.

“Jadi credit gap atau kesenjangan kredit masih tinggi, oleh karena itu tidak bisa disalahkan masyarakat jika tergiur dengan meminjam. Mereka sangat membutuhkan pembiayaan, tetapi bank, koperasi dan PMN tidak mampu melayani kebutuhan itu. Kondisi ini harus segera diatasi,” kata Gobel.

Dari sisi regulasi, menurut Rachmat, perlindungan masyarakat belum kuat karena keberadaan perusahaan pemberi pinjaman baru diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Selain itu, hingga saat ini UU Perlindungan Data Pribadi belum ada. disahkan karena pemerintah tidak menyetujui pembentukan lembaga pengawas independen. .

Terkait dengan aktivitas keuangan digital seperti pemberian pinjaman, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Teknologi Finansial (UU UU Teknologi Finansial).tekfin) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, hingga saat ini UU Fintech masih menjadi wacana, sedangkan pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi terhambat oleh sikap pemerintah. (DAF/rilis)



Terimakasih sudah membaca artikel Gobel minta OJK lakukan moratorium pinjaman

dari SatuPos.com

Nilai Kualitas Konten

BACA JUGA :  KodingNext meluncurkan dunia game virtual untuk anak-anak dan guru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *